BBM naik karena subsidinya dicabut. Subsidi yang sekarang disuntikkan untuk menekan harga BBM hingga jauh dibawah harga sebenarnya kini dikurangi dan subsidi ini katanya akan dialihkan ke sektor lain yang lebih mengena untuk masyarakat miskin. Logikanya adalah masyarakat miskin tidak butuh bensin karena mereka pasti tidak punya kendaraan bermotor, jadi selama ini bensin dinikmati kelas menengah ke atas, artinya subsidi bensin selama ini hanya dinikmati kelas menengah keatas, yang punya motor dan mobil.
Nah ketika pemerintah menyadari hal ini mereka ingin masyarakat miskin lebih kena subsidi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat menengah keatas, oke setuju. Secara teoritik dan asumsi logis ini sangat tepat. Tapi ternyata di luar gedung yang me-rapat-kan dan menetapkan kenaikan BBM dan membangun teori alih subsidi ini ada reliatas sosial yang multi kompleks, ada faktor psikologis yang multi efek dan ada jaring-jaring ekonomi mikro yang tidak mudah diputus hanya dengan memindah subsidi.
Realitas sosial yang menghubungkan masyarakat kelas menengah ke atas dengan masyarakat miskin adalah relasi kekuasaan. Tidak bisa ditolak bahwa baik secara nyata atau samar yang namanya orang kaya itu menguasai orang miskin, karena kehidupan orang miskin tergantung dengan orang kaya, baik secara langsung atau tidak. Identifikasi masyarakat miskin tentu adalah mereka yang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari terutama makan dan tempat tinggal harus berjuang ekstra keras hingga membuat kebutuhan penting lain yang sebenarnya juga pokok menjadi tidak pokok yaitu kesehatan dan pendidikan. Orang miskin mendapatkan rejeki untuk memenuhi kebutuhannya melalui perekonomian mikro atau usaha level mikro, dan usaha mikro ini bisa berjalan apabila pemilik modal yaitu orang kaya atau setengah kaya membelanjakan uangnya atau di sisi lain beberapa dari mereka memutar modalnya dan menjalankan usahanya.
Kembali ke BBM yang naik. BBM naik akan berimbas pada tingat konsumsi dan perputaran modal masyarakat menengah ke atas. Sekali lagi sistem perekonomian adalah suatu jaring yang tidak mungkin memutus hubungan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Jadi sekalipun masyarakat miskin tidak butuh bensin atau motor mereka akan tetap terkena imbas. Orang kaya yang punya motor butuh bensin, dan meraka tidak butuh waktu lama untuk berpikir bagaimana menemukan cara agar kosumsi dan pendapatan mereka tetap balance seperti dulu ketika bensin belum naik. Sekali lagi bahwa orang kaya menguasai orang miskin. Konsumsi orang kaya mungkin akan berkurang dan ini akan berpengaruh pada perekonomian mikro, orang kaya yang memiliki usaha produksi akan menaikkan harga, orang kaya yang punya usaha akan melakukan perampingan lapangan kerja. Sedangkan orang miskin, mau bagaimana lagi?
Memang tidak mudah juga bagi pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan, sekalipun telah dilakukan berbagai jenis survey, dialog, sharing dan sebagainya. Hingga BLT lah yang kini menjadi jawaban yang selalu dilempar ketika masyarakat bergejolak, efektifkah? Terlepas dari efektif atau tidak, tepat sasaran atau tidak, mencukupi atau tidak, tapi kenyataan sekarang beberapa pemerintah daerah malah menolak BLT, Pemerintah Kabupaten Wonogiri contohnya, bahkan Pemkot Surakarta juga sudah merilis pernyataan penolakan kenaikan BBM yang ditujukan kepada pemerintah pusat, dan beberapa daerah lain yang melakukan hal dengan tujuan sama. Pemerintah saja sudah tidak kompak, terus bagaimana ini? Ke-putus asa-an, putusnya harapan hidup layak lagi-lagi terjadi. Hanya ada satu cara pamungkas untuk mencoba lagi menghentikan ini semua yaitu lagi, lagi dan lagi lakukan perubahan. We have to change, ‘cause we still alive for make a change.
Nah ketika pemerintah menyadari hal ini mereka ingin masyarakat miskin lebih kena subsidi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat menengah keatas, oke setuju. Secara teoritik dan asumsi logis ini sangat tepat. Tapi ternyata di luar gedung yang me-rapat-kan dan menetapkan kenaikan BBM dan membangun teori alih subsidi ini ada reliatas sosial yang multi kompleks, ada faktor psikologis yang multi efek dan ada jaring-jaring ekonomi mikro yang tidak mudah diputus hanya dengan memindah subsidi.
Realitas sosial yang menghubungkan masyarakat kelas menengah ke atas dengan masyarakat miskin adalah relasi kekuasaan. Tidak bisa ditolak bahwa baik secara nyata atau samar yang namanya orang kaya itu menguasai orang miskin, karena kehidupan orang miskin tergantung dengan orang kaya, baik secara langsung atau tidak. Identifikasi masyarakat miskin tentu adalah mereka yang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari terutama makan dan tempat tinggal harus berjuang ekstra keras hingga membuat kebutuhan penting lain yang sebenarnya juga pokok menjadi tidak pokok yaitu kesehatan dan pendidikan. Orang miskin mendapatkan rejeki untuk memenuhi kebutuhannya melalui perekonomian mikro atau usaha level mikro, dan usaha mikro ini bisa berjalan apabila pemilik modal yaitu orang kaya atau setengah kaya membelanjakan uangnya atau di sisi lain beberapa dari mereka memutar modalnya dan menjalankan usahanya.
Kembali ke BBM yang naik. BBM naik akan berimbas pada tingat konsumsi dan perputaran modal masyarakat menengah ke atas. Sekali lagi sistem perekonomian adalah suatu jaring yang tidak mungkin memutus hubungan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Jadi sekalipun masyarakat miskin tidak butuh bensin atau motor mereka akan tetap terkena imbas. Orang kaya yang punya motor butuh bensin, dan meraka tidak butuh waktu lama untuk berpikir bagaimana menemukan cara agar kosumsi dan pendapatan mereka tetap balance seperti dulu ketika bensin belum naik. Sekali lagi bahwa orang kaya menguasai orang miskin. Konsumsi orang kaya mungkin akan berkurang dan ini akan berpengaruh pada perekonomian mikro, orang kaya yang memiliki usaha produksi akan menaikkan harga, orang kaya yang punya usaha akan melakukan perampingan lapangan kerja. Sedangkan orang miskin, mau bagaimana lagi?
Memang tidak mudah juga bagi pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan, sekalipun telah dilakukan berbagai jenis survey, dialog, sharing dan sebagainya. Hingga BLT lah yang kini menjadi jawaban yang selalu dilempar ketika masyarakat bergejolak, efektifkah? Terlepas dari efektif atau tidak, tepat sasaran atau tidak, mencukupi atau tidak, tapi kenyataan sekarang beberapa pemerintah daerah malah menolak BLT, Pemerintah Kabupaten Wonogiri contohnya, bahkan Pemkot Surakarta juga sudah merilis pernyataan penolakan kenaikan BBM yang ditujukan kepada pemerintah pusat, dan beberapa daerah lain yang melakukan hal dengan tujuan sama. Pemerintah saja sudah tidak kompak, terus bagaimana ini? Ke-putus asa-an, putusnya harapan hidup layak lagi-lagi terjadi. Hanya ada satu cara pamungkas untuk mencoba lagi menghentikan ini semua yaitu lagi, lagi dan lagi lakukan perubahan. We have to change, ‘cause we still alive for make a change.
0 comments:
Post a Comment